Mutasi dan Promosi PNS Kab. Cirebon Sarat KKN?

PEMKAB Cirebon telah melakukan mutasi dan promosi besar-besaran dalam rangka penyesuaian PP 41 Tahun 2007. Berdasarkan pengamatan saya terhadap basis data (database) PNS dari BKD Kab. Cirebon beberapa hari lalu, dapat disimpulkan bahwa mutasi dan promosi tersebut disinyalir sangat sarat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Dalam manajemen sumber daya manusia yang saya pelajari, menangani PNS ada basis data yang dikenal dengan DUK (daftar urut kepangkatan, bukan daftar urut kedekatan atau daftar urut keduitan, atau juga bukan daftar urut ke... yang lainnya). Data itu antara lain menyangkut kepangkatan, jabatan, masa kerja, pendidikan formal, pendidikan penjenjangan seorang PNS yang diurutkan dari mulai yang tertinggi sampai terendah di suatu instansi atau lembaga di mana PNS bekerja.

Setiap melakukan mutasi dan promosi di kalangan PNS seharusnya berdasarkan data itu dan tidak akan lepas dari data itu. Dengan demikian, diperoleh rasa keadilan bagi semua PNS yang ada, di samping ada juga catatan lain tentang perilaku tidak tercela, misalnya.

Seseorang yang daftar urut kepangkatannya lebih tinggi seyogianya mendapat prioritas promosi terlebih dahulu sepanjang yang bersangkutan tidak mendapat catatan tercela atau dalam periode hukuman tertentu. Tetapi nyatanya mutasi dan promosi tersebut disinyalir mengesampingkan data-data dimaksud. Buktinya saya lihat masih ada PNS golongan IV/b, pendidikan formal S-2, sudah pendidikan penjenjangan tingkat II (spamen), tapi masih menduduki jabatan eselon III sampai lebih dari 10 tahun. Begitu juga ada PNS golongan IV/a, pendidikan S-1 bahkan ada yang S-2, sudah mengikuti pendidikan penjenjangan tingkat III (spama) tapi masih menduduki jabatan eselon IV. Juga ada PNS golongan III/c sudah pendidikan penjenjangan tingkat IV (adum) tapi masih jadi pelaksana.

Sementara ada PNS golonan IV/a, tapi sudah menduduki jabatan eselon II (setingkat kepala dinas atau badan), dan ada PNS golongan III/d bahkan III/c, tapi sudah menduduki jabatan eselon III (setingkat kasubdin/kabid atau camat). Ini salah satu bukti adanya indikasi KKN, dan manajemen kepegawaian yang amburadul.

Sesungguhnya mutasi dan promosi PNS adalah hak prerogatif bupati atau tim penentu jabatan/kepangkatan. Tetapi bukan berarti sekehendaknya atau seenaknya berdasarkan kekuasaan yang ada, melainkan harus didukung data dan fakta yang lengkap dan konkret seperti tersebut di atas. Sepertinya tidak cukup dengan ungkapan bahwa "mutasi adalah biasa", atau "promosi adalah kepercayaan". Karena kata-kata itu secara ilmiah agak sulit dijadikan dasar untuk mengukur indikator/tolok ukurnya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik untuk menentukan promosi seorang PNS. Bahkan, kata-kata itu kelihatannya sengaja dipergunakan sebagai "senjata" untuk mengelabui atau menyamarkan alias mengamblangkan untuk mempromosikan seorang PNS yang melalui "jalur belakang" alias KKN. Kalau ini yang dikedepankan saya berkeyakinan karier seorang PNS itu menjadi kabur alias tidak menentu.

Ketidakjelasan karier PNS akan membuat para PNS merasa apatis, dan akan menjadi sumber menjalarnya praktik KKN. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan pembangunan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Begitu juga kepada tim advokasi pembentukan provinsi wilayah timur Cirebon mohon agar lebih mengintensifkan tugas-tugasnya.
( di ambil dari http://www.pikiran-rakyat.com )